Institutional Analysis Development Pada Kebijakan Pelayanan Publik Aplikasi Bebunge di Kabupaten Bekasi

Abstract

­­Pelayanan publik merupakan salah satu hal yang penting dan mendasar dari kehidupan bernegera. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kewajiban tersebut dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan membuat aplikasi pelayanan publik satu pintu yakni Aplikasi Bebunge. Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan aduan masyarakat. Namun dalam penerapannya terdapat permasalahan yakni sedikitnya jumlah aduan yang telah diselesaikan. Tulisan ini memberikan hasil analisis terkait dengan kebijakan pelayanan publik melalui Aplikasi Bebunge di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan teori Institutional Analysis Development (IAD) oleh Elinor Ostrom, terdapat 3 (tiga) instrumen di dalamnya yaitu Variabel ekternal (kondisi biofisik, atribut komunitas, dan rule in use), action arena, dan outcome. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif studi kasus kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyaknya jumlah aduan yang belum diselesaikan disebabkan karena keputusan aktor dalam kebijakan yang terpengaruhi oleh variabel eksternal sehingga keputusan tersebut berpengaruh pada hasil kebijakan yang berubah atau tidak sama dengan yang ditetapkan sebelumnya.